PPDI minta ada kejelasan status kepegawaian perangkat desa
 Secara umum sebetulnya kesejahteraan perangkat desa sudah bagus. Ada penghasilan tetap, setara dengan PNS golongan IIA, namun harapannya ke depan dari APBN langsung ke pemerintah desa, bukan lewat transfer daerah. Karena kalau lewat transfer daerah bBoyolali (ANTARA) - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) meminta ada kejelasan soal status kepegawaian agar memberikan kenyamanan dalam bekerja. "Status perangkat desa kan bukan PNS, bukan ASN maupun P3K. Harapannya status kami bisa menjadi aparatur desa agar bekerja lebih aman, enak, proporsional, dan profesional," kata Ketua Umum PPDI Moh Taril pada Rapat Pimpinan Nasional 2024 di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu. Terkait hal itu, pihaknya sudah berupaya melakukan lobi dan audiensi dengan pihak-pihak terkait. Baca juga: Kemendagri harap pelatihan kapasitas tingkatkan keahlian aparatur desa Ia mengatakan perjuangan para perangkat desa terkait dengan status kepegawaian sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun 2006, namun sampai saat ini masih terkendala regulasi. Selain soal status, pada rapimnas kali ini juga dibahas mengenai revisi PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa. "Kan belum digedok, perjuangan kami itu. Harapannya agar ada peningkatan kesejahteraan, serta kenyamanan dan keamanan perangkat terutama di luar Jawa. Di luar Jawa kan masih ada yang namanya pemberhentian nonprosedural," katanya. Baca juga: Rombongan kades asal Indonesia pelajari revitalisasi desa di China Sementara itu, dikatakannya, secara umum sebetulnya kesejahteraan perangkat desa sudah bagus. "Ada penghasilan tetap, setara dengan PNS golongan IIA, namun harapannya ke depan dari APBN langsung ke pemerintah desa, bukan lewat transfer daerah. Karena kalau lewat transfer daerah banyak rekomendasi yang harus dibuat," katanya. Sementara itu, dikatakannya, hingga saat ini jumlah anggota PPDI ada sekitar 976.000 orang yang tersebar di 330 kabupaten di 30 provinsi. "Ini belum semua. Ada beberapa daerah belum tersentuh seperti di Aceh, Papua," katanya. Pewarta: Aris Wasita |
hk komuniti spgtotono togel hari ini hongkong martabetotoprediksi top hongkong spgtoto2d hk jitu akurat wanwantotoprediksiku me hk toto911hongkong pul spgtotohongkong p00l toto911hongkong prize wanwantototogel singapore sydney hongkong toto911keluaran hk pool wanwantotohongkong malam ini yang akan keluar martabetotototo live hk martabetotokocok hk martabetototogel singapore dan hongkong toto911live video hk spgtotoarsip hongkong spgtotohk 2020 2021 spgtotohk pools news martabetotostarter prize hk martabetotopembukaan togel hk martabetotoslottoto togelagen togel resmirtp slotagen togel resmislotslot onlinertp slotslot online gacor gampang menangtoto macautogelslotslot gacorslot onlineslot gacorslot demotogelagen slot gacor